Orang Hanyut Tidak (Mau) Membaca

Membaca dengan adil bisa menyelamatkan ribuan nyawa. 

oleh Benny Arnas

Banjir yang datang di Sumatra hari ini seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu di luar pintu: deras, gelisah, dan masuk tanpa meminta izin. Ia menyapu rumah, merobohkan pagar, memadamkan listrik, dan membawa pergi hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap abadi. 

Namun yang paling menyakitkan dari semua ini bukan tinggi airnya, melainkan kesadaran bahwa banjir ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul setelah serangkaian peringatan yang sudah lama disampaikan para peneliti, aktivis lingkungan, dan warga di lapangan: peringatan yang sebenarnya cukup jelas untuk dibaca, tetapi tidak diacuhkan. Kita membayar harga dari bertahun-tahun kebijakan yang hanya melihat apa yang ingin dilihat, bukan apa yang benar-benar terjadi pada tanah yang kita pijak.

Di negeri ini, kegagalan kita bukan hanya pada pembangunan yang serampangan atau tata ruang yang diabaikan. Kegagalan paling mendasar adalah kegagalan para pengambil keputusan untuk membaca. Membaca dalam arti sesungguhnya: membaca laporan ilmiah, membaca peta risiko, membaca kajian hidrologi, membaca kegelisahan warga yang tinggal di bantaran sungai, membaca kritik yang tajam tapi tulus, membaca sejarah bencana yang terus berulang dengan pola yang sama. Ironisnya, banyak dari mereka bukan tidak bisa membaca. Mereka sekadar memilih untuk tidak membaca apa pun yang tidak menyenangkan hati mereka.

***

Realitas ilmiah telah memperingatkan: banyak banjir di Sumatra tidak semata disebabkan hujan deras, melainkan oleh kerusakan sistem penyerap dan penahan air di lanskap yang dulu sehat. Menurut laporan terbaru Pantau Gambut (2025), sekitar 6 juta hektar gambut Indonesia ( hampir setengah dari total wilayah gambut nasional) kini diklasifikasikan sebagai “sangat rentan terhadap banjir” akibat degradasi yang meluas.  

Penyebabnya jelas: ekspansi perkebunan besar-besaran (terutama kelapa sawit) dan industri kehutanan membuka kanal-kanal drainase yang memotong lahan gambut. Dalam sebuah laporan terbaru, ditemukan bahwa sepanjang 281.253 kilometer kanal industri telah melintasi ekosistem gambut. Kanal-kanal tersebut mengeringkan lahan basah dan menghancurkan fungsi alami tanah sebagai “spons air.”  Setelah gambut dikeringkan dan kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertanian atau perkebunan monokuktur, kemampuan tanah menyerap hujan pun hilang.  

Akibatnya, ketika hujan monsun atau badai tropis datang, air tidak lagi meresap ke dalam tanah , melainkan mengalir deras sebagai limpasan permukaan, memicu banjir hebat, longsor, dan kerusakan ekosistem.  

Konversi besar-besaran hutan, alih fungsi lahan, dan izin untuk perkebunan/pertambangan, plus ambisi perluasan lahan demi target ekonomi, telah membuat lanskap Sumatra makin rapuh.  

Dan di sinilah tragedi muncul: ketika keputusan untuk “menambah sekian ribu hektar lahan” dianggap sebagai prestasi pembangunan, tanpa dibarengi dengan bacaan matang terhadap kondisi ekosistem, risiko hidrologi, dan peringatan para ahli.

***

Di ruang kekuasaan, membaca berubah menjadi aktivitas selektif. Beberapa pemimpin hanya membaca teks-teks yang ingin mereka baca: laporan yang sudah dipoles, data yang diperhalus, memo yang disusun untuk memastikan bahwa apa pun yang mereka lakukan tampak benar. 

Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tahu apa yang harus mereka ucapkan demi menjaga kenyamanan. Mereka hidup dalam gema yang penuh tepuk tangan, tidak dalam dialog yang penuh peringatan. Di dalam gema itu, kebenaran yang tidak enak dibaca pelan-pelan hilang.

Sementara itu, para ahli, peneliti, dan warga berbicara di ruangan lain — ruangan yang tidak pernah dikunjungi oleh keputusan politik. Setiap tahun, ilmuwan menerbitkan laporan tentang hilangnya hutan Sumatra, tentang tanah yang kehilangan daya serap, tentang sungai yang semakin dangkal, tentang struktur tanah yang rapuh. Setiap tahun pula rekomendasi disusun dengan rinci. 

Tetapi semua itu menguap begitu saja, karena tidak ada yang mau membaca apa yang kritis. Mereka lebih percaya pada ringkasan manis dari para pembisik ketimbang data yang disusun oleh mereka yang mempelajari bumi seumur hidup.

Namun sejarah dunia menunjukkan bahwa membaca dengan adil bisa menyelamatkan ribuan nyawa. 

Kita pernah melihat Jepang ketika gempa dan tsunami melanda. Pemerintahnya tidak menutupi laporan buruk, tidak menolak pendapat ahli, tidak mengabaikan data hanya karena merusak citra. Mereka membaca data mentah, membaca simulasi terburuk, membaca rekomendasi yang mungkin terasa menyakitkan secara politik. 

Dalam krisis itu, para pejabat dan ilmuwan duduk bersebelahan, membaca realitas yang sama, dan mencoba menyelamatkan warganya. Jepang tetap terluka, tetapi ia tidak runtuh. Ia selamat karena pemimpinnya memutuskan untuk membaca, sepenuhnya, apa adanya.

Bangladesh pun pernah menjadi contoh kelam bencana. Berpuluh tahun lalu, setiap badai berarti kematian massal. Tetapi negara itu memutuskan untuk membaca ulang dirinya: membaca peta risiko, membaca teknologi peringatan dini, membaca reshuffle kebijakan, membaca suara desa-desa di pesisir. Mereka membangun shelter, melatih relawan, menyiapkan jalur evakuasi yang berpijak pada data bukannya ambisi. Hari ini, meski badai tetap datang, jumlah korban turun secara luar biasa. Dan itu terjadi bukan karena teknologi tercanggih, tetapi karena kesediaan para pemimpin membaca kenyataan, bukan fantasi.

Sebaliknya, kita juga pernah menyaksikan apa yang terjadi ketika para pemimpin membaca hanya untuk memuaskan diri. Kasus ruang gambut dan konversi lahan di Sumatra menunjukkan bahwa ketika izin lahan dikeluarkan tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis dan tanpa membaca risiko, maka bencana bukan kemungkinan lagi. Ia sudah digariskan. Ketika kanal-kanal menggali gambut diizinkan, ketika perusahaan dibebaskan membuka lahan, ketika kebijakan perluasan lahan dianggap lebih penting daripada konservasi.kita menulis naskah bencana untuk generasi mendatang.

Semua ini membawa kita kembali ke Sumatra. Banjir yang melumpuhkan hari ini bukan kejadian baru. Setiap musim hujan, pola yang sama berulang. Daerah yang sama terendam. Sungai yang sama meluap. Jalan yang sama terputus. Tetapi pemimpin yang sama tetap membaca dengan cara yang sama. Mereka hanya membuka bab pujian, bukan bab peringatan.

Padahal laporan kerusakan hutan Sumatra telah disusun dengan jelas. Peta daerah rawan banjir diperbarui secara rutin. Aktivis lingkungan mengeluarkan catatan kritis sejak lama. Masyarakat menyampaikan keluhan tentang topografi sungai yang berubah. Tapi suara-suara itu ditekan oleh laporan-laporan yang lebih manis, yang dibuat untuk menyenangkan telinga. Kita melihat bagaimana nalar publik dipatahkan oleh narasi pembangunan yang tak mau diganggu oleh kenyataan. Kita melihat bagaimana rambu-rambu ilmiah dianggap sebagai hambatan, bukan penuntun.

***

Banjir Sumatra hari ini bukan hanya bencana alam. Ia adalah bencana literasi kepemimpinan. Ia menunjukkan bahwa negeri ini sedang dipimpin oleh orang-orang yang bisa membaca, tetapi tidak mau; yang punya akses ke data, tetapi memilih cerita yang lebih nyaman; yang memiliki kewajiban untuk membaca demi rakyat, tetapi sibuk membaca demi diri mereka sendiri. 

Mereka melihat peta: tetapi mereka memilih untuk menggeser bab-bab yang tak menguntungkan. Mereka membaca angka: tapi mereka memilih hasil yang pas di lidah.

Dan selama mereka tetap membaca hanya dari satu rak (rak yang memuji, bukan mengingatkan), negeri ini akan terus hidup dalam bab yang sama: bab tentang bencana yang sebenarnya dapat dicegah, seandainya pemimpin-pemimpin kita berani membaca teks-teks yang paling penting bagi keselamatan warganya.

Karena pada akhirnya, banjir bukan sekadar air yang meluap. Banjir adalah cermin. Dan yang paling ditakuti para pemimpin bukanlah bencana, melainkan cermin yang memantulkan kegagalan mereka sendiri. Mereka mengira bahwa menyembunyikan data, menunda laporan, dan memoles narasi dapat mengubah kenyataan. Tetapi air tidak bisa dibohongi. Ia datang mengikuti hukum alam, bukan hukum kekuasaan. Ia menelusuri kesalahan manusia seperti membaca peta yang telah banyak kali direvisi secara keliru.

Jika para pemimpin mau membaca, mereka akan tahu bahwa alam selalu lebih jujur daripada manusia. Sungai tidak menyanjung. Hutan tidak bersiasat. Tanah tidak memuji. Mereka mengirimkan tanda-tanda jauh sebelum tragedi, dan hanya pemimpin yang rendah hatilah yang bisa membaca tanpa dibutakan ambisi. Tetapi selama kekuasaan lebih percaya pada bisikan yang memanjakan daripada suara bumi yang memeringatkan, kita akan terus hidup dalam lingkaran ironi: seorang pemimpin yang sibuk membangun citra, sementara tanah di bawahnya perlahan hilang ditelan air.

Dan mungkin itulah pelajaran paling getir dari banjir Sumatra hari ini: bahwa seorang pemimpin yang tidak membaca dengan benar suatu hari akan dipaksa membaca apa pun yang ia coba abaikan. 

Banjir adalah bab yang tak bisa dilewati, tak bisa disensor, tak bisa direvisi. Ia adalah halaman yang alam tulis dengan tinta yang tak bisa dihapus oleh pidato atau konferensi pers. 

Pada akhirnya, setiap pemimpin, cepat atau lambat, harus membaca: entah membaca laporan ilmiah ketika masih bisa mencegah bencana, atau membaca daftar korban ketika segalanya sudah terlambat.(*)

Kairo, 29 November 2025